Suap Pernikahan

Koran Tempo hari ini, Jumat, 28 Desember 2012, halaman A7, membahas tentang suap pernikahan atau biaya yang diberikan ke penghulu untuk menikahkan.

Katanya biaya menikahkan hanya Rp 30ribu! Kenyataannya harga minimal yang diberikan penghulu berkisar Rp 500ribu hingga Rp 3,5 juta, tergantung dari lokasi pernikahan dan orang yang dinikahkan (makin kaya, ya makin mahal).

Btw, uang yang kita berikan ke penghulu, walaupun seikhlasnya termasuk korupsi dalam bentuk gratifikasi. Jadi dengan memberikan uang seikhlasnya ke penghulu, berarti kita telah melakukan korupsi, secara ga langsung. Padahal kan nikah untuk ibadah, sayang sekali ketika harus dinodai dengan embel-embel korupsi.

Hmm, jadi penasaran, kira-kira ada ga ya calon pengantin yang berani untuk ga ngasih “uang terima kasih”? Terus reaksi penghulunya gimana ya? Besok kalau nikahan mau nyobain ah~

7 comments

  1. Agar tidak membebani penghulu KUA yang bertugas dalam menghadiri dan mengawasi pernikahan maka :
    1. Nikah harus di Balai Nikah (KUA) saja, karena di situlah tugas pokok penghulu, bukan di rumah mempelai. Masyarakat jangan menyelenggarakan akad nikah di rumahnya karena bikin repot penghulu yang harus bepergian jauh meninggalkan kantor KUA, apalagi jika jalannya becek, hujan deras, bergunung-gunung. Sungguh ini menyusahkan penghulu.
    2. Pengaturan tanggal nikah harus oleh penghulu, bukan oleh calon mempelai, ini karena jadual tugas penghulu sangat padat dan kadang benturan,dan masyarakat jgn minta di luar jam/hari kerja krn akan bikin pusing penghulu,krn hari libur mestinya penghulu juga liburan,namun toh masyarakat kadang memaksa penghulu harus hadir. Pemaksaan masyarakat inilah yang akhirnya melahirkan negoisasi tentang biaya transportasi untuk tugas diluar jam/hari kerja. Akhirnya jadi membudaya.

    Like

    1. 1. Jika memang harus dilakukan di KUA, sebaiknya dibuat aturan tegas. KUA menolak untuk menikahkan di luar KUA. Tapi dengan bergitu, hal ini akan menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar. Solusi lainnya, Kemenag mengajukan mata anggaran untuk pernikahan. Jika memang tidak dimungkinkan juga, bisa juga dengan membebankan biaya resmi sesuai peraturan (Pemerintah membuat peraturan secara resmi tentang biaya pernikahan), sehingga ada kejelasan mengenai dana yang harus dikeluarkan masyarakat.
      2. Kalau memang penghulunya kurang, kenapa tidak menambah pegawai? Bukankah lebih efektif dengan menambah pegawai? Manfaatnya juga jelas, membuka lowongan pekerjaan baru.

      Like

    1. Biaya pencatatannya memang murah. Saya dapatkan ini dari refenrensi beberapa media, tapi saya belum menemukan aturannya, nanti jika sudah saya temukan akan saya beritahukan. Prosedur pernikahan bisa dilihat di artikel website kemenag di sini, di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini. Tapi lagi-lagi, ga disebutkan biayanya.

      Like

  2. cuma bisa bilang wow aja deh..

    dari 30 ribu bisa berlipat2, kayanya bisnis penghulu cukup menjadi lahan basah, apakah boleh penghulu oleh pihak swasta? Ntar tetep aja dicatat ke kemenag, cuma jadi semacam reseller aja *kabur*

    Like

    1. Harusnya bisa sih, kaya pernikahannya orang nonmuslim. Mereka kan dinikahkan oleh pemuka agamanya, lalu mencatatkan diri ke catatan sipil. Tapi hal ini kayanya susah, mengingat kita ini pemeluk agama terbesar di Indonesia, banyak hal-hal nonteknis yang diributkan dan terlalu politis.

      Like

Silakan berkomentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s